Pengadilan Negeri Labuha Penandatnganan MoU dan Pakta Integritas dengan Yayasan Srikandi Sibela Terkait Layanan POSBAKUM

Labuha, 15 Januari 2025 – Pengadilan Negeri Labuha secara resmi melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Pakta Integritas dengan Yayasan Srikandi Sibela terkait penyediaan dan pemberian layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi masyarakat pencari keadilan.

Kegiatan penandatanganan tersebut berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha beserta jajaran hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta perwakilan dari Yayasan Srikandi Sibela. Prosesi berlangsung dengan khidmat sebagai wujud komitmen bersama dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi.

Melalui penandatanganan MoU ini, Pengadilan Negeri Labuha dan Yayasan Srikandi Sibela sepakat untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan layanan POSBAKUM yang profesional, transparan, dan akuntabel. Layanan POSBAKUM diharapkan dapat memberikan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi hukum, serta pembuatan dokumen hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain MoU, turut ditandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen kedua belah pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Labuha.

Ketua Pengadilan Negeri Labuha dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang prima dan berkeadilan. “Dengan adanya POSBAKUM, diharapkan masyarakat pencari keadilan, khususnya yang kurang mampu, dapat memperoleh hak-haknya secara optimal di hadapan hukum,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Yayasan Srikandi Sibela menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk memberikan layanan bantuan hukum yang profesional serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan ditandatanganinya MoU dan Pakta Integritas ini, Pengadilan Negeri Labuha berharap layanan POSBAKUM dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.