Pengadilan Negeri Labuha Gelar Public Campaign Zona Integritas dan Buka Puasa Bersama

Labuha, 4 Maret 2026 – Pengadilan Negeri Labuha Kelas II menggelar kegiatan Public Campaign Zona Integritas yang dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama dalam rangka memperkuat komitmen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan Public Campaign dilaksanakan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Labuha dengan melibatkan pimpinan, hakim, pegawai, serta jajaran PPNPN. Dalam kegiatan tersebut, para aparatur membentangkan spanduk bertuliskan komitmen pembangunan Zona Integritas serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Selain pemasangan dan pembentangan spanduk, sosialisasi juga dilakukan dengan membagikan brosur kepada masyarakat pengguna jalan di sekitar kantor pengadilan. Melalui kegiatan ini, Pengadilan Negeri Labuha menegaskan komitmennya untuk menolak segala bentuk gratifikasi, suap, dan pungutan liar, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Ketua Pengadilan Negeri Labuha dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata keseriusan seluruh aparatur dalam membangun budaya kerja yang berintegritas. “Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” ujarnya.

Pada sore harinya, kegiatan dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama keluarga besar Pengadilan Negeri Labuha. Acara diawali dengan tausiah singkat yang mengangkat tema pentingnya menjaga integritas, mempererat kebersamaan, dan meningkatkan keimanan di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan tampak dalam kegiatan tersebut. Seluruh pegawai mengikuti rangkaian acara dengan khidmat, mulai dari tausiah, doa bersama, hingga berbuka puasa bersama.

Melalui rangkaian kegiatan Public Campaign dan buka puasa bersama ini, Pengadilan Negeri Labuha berharap dapat terus memperkuat sinergi internal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas.