logo mahkamah agung
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Labuha Kelas II
Jl.Karet Putih Bacan Halmahera Selatan 97791 - pnlabuhabacan@gmail.com - (0927)2321002-2321055
Indonesian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

PROSEDUR PERSIDANGAN TILANG SESUAI PERMA NO.12 TAHUN 2016


Pengadilan Negeri Labuha mulai menerapkan sidang tilang cara baru , hal ini menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 12 Tahun 2016



Lebih lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara


Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi Mahkamah Agung untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring perkara yang ada di Pengadilan Negeri



Lebih lanjut

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Labuha


Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Negeri Labuha secara online



Lebih lanjut

SMS Gateway


Untuk mempercepat proses penyajian laporan keuangan perkara secara efektif dan efisien, maka Mahkamah Agung melalui direktorat jenderal badan peradilan setuju untuk menguji suatu pendekatan baru untuk mengumpulkan informasi laporan keuangan perkara dan penggunaannya secara lebih cepat, efektif dan efisien.



Lebih lanjut

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum


Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diartikan sebagaimana Pasal 1 Keppres (baca Peraturan) Presiden No 91 tahun 1999 adalah : “ Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat“


Lebih lanjut

Perpustakaan Mahkamah Agung RI


Perpustakaan Mahkamah Agung RI termasuk jenis Perpustakaan Khusus, dimana prioritas dan penekanan koleksi yang dimiliki sebagian besar merupakan karya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, di samping koleksi umum sebagai pelengkap koleksi perpustakaan.



Lebih lanjut
You are here: Tentang Pengadilan Kepaniteraan Kepaniteraan Hukum

 

A. Persyaratan Pendaftaran & Registrasi Akta Notaris :

  1. Fotocopy NPWP CV;
  2. Fotocopy KTP Pengurus;
  3. Fotocopy Akta Notaris;
  4. Fotocopy Domisili dari Kelurahan;
  5. Akta Notaris asli.

B. Persyaratan Pendaftaran & Registrasi Surat Kuasa :

  1. Fotocopy Kartu Advokat;
  2. Fotocopy Berita Acara Penyumpahan Di Pengadilan Tinggi.

C. Persyaratan Legalisasi Ahli Waris :

  1. Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  2. Surat Kuasa (apabila diwakilkan kepada salah satu Ahli Waris);
  3. Surat keterangan Ahli Waris dari Kelurahan diketahui Camat;
  4. Fotocopy Surat Nikah / Akta Nikah;
  5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  6. Fotocopy Akta Kelahiran anak-anak baik Dewasa atau belum;
  7. Fotocopy Surat kematian / Akta kematian;
  8. Fotocopy Buku tabungan / Deposito atas nama Almarhum.

Catatan :

  1. Surat-surat berupa Fotocopy diberi materai Rp. 6.000, 00 dan dicap di kantor POS;
  2. Surat-surat berupa Fotocopy ASLInya harus diperlihatkan (untuk disesuaikan dengan copynya).

D. Persyaratan Izin Insidentil :

Hubungan Keluarga :

  1. Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  2. Surat Kuasa dari yang memberi kuasa kepada Penerima Kuasa;
  3. Surat keterangan dari kelurahan yang menerangkan ada hubungan Keluarga dari yang memberi kuasa kepada yang diberi kuasa;
  4. Fotocopy Gugatan/Permohonan (apabila telah didaftarkan);
  5. Fotocopy KTP & Kartu Keluarga;
  6. Semua di Legalisir di Kantor POS.

Hubungan Kerja :

  1. Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  2. Surat Kuasa dari yang memberi kuasa kepada Penerima Kuasa;
  3. Surat pernyataan dari atasan ke bawahan (keterangan dari atasan ke bawahan);