logo mahkamah agung
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Labuha Kelas II
Jl.Karet Putih Bacan Halmahera Selatan 97791 - pnlabuhabacan@gmail.com - (0927)2321002-2321055
Indonesian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

PROSEDUR PERSIDANGAN TILANG SESUAI PERMA NO.12 TAHUN 2016


Pengadilan Negeri Labuha mulai menerapkan sidang tilang cara baru , hal ini menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 12 Tahun 2016



Lebih lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara


Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi Mahkamah Agung untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring perkara yang ada di Pengadilan Negeri



Lebih lanjut

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Labuha


Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Negeri Labuha secara online



Lebih lanjut

SMS Gateway


Untuk mempercepat proses penyajian laporan keuangan perkara secara efektif dan efisien, maka Mahkamah Agung melalui direktorat jenderal badan peradilan setuju untuk menguji suatu pendekatan baru untuk mengumpulkan informasi laporan keuangan perkara dan penggunaannya secara lebih cepat, efektif dan efisien.



Lebih lanjut

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum


Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diartikan sebagaimana Pasal 1 Keppres (baca Peraturan) Presiden No 91 tahun 1999 adalah : “ Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat“


Lebih lanjut

Perpustakaan Mahkamah Agung RI


Perpustakaan Mahkamah Agung RI termasuk jenis Perpustakaan Khusus, dimana prioritas dan penekanan koleksi yang dimiliki sebagian besar merupakan karya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, di samping koleksi umum sebagai pelengkap koleksi perpustakaan.



Lebih lanjut
You are here: Berita SOSIALISASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2 DAN 3 TAHUN 2020

 

Labuha, pada hari senin 24 Agustus 2020 tepat pada jam 15:00 WIT. Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Labuha, Ketua Pengadilan Negeri Labuha selaku Pimpinan dalam Sosialisasi tersebut, Sosialisasi tersebut dihadiri oleh  Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Para Hakim, Panitera, Sekertaris, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesektariatan, Pegawai dan honorer mengikuti acara Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 dan 3 Tahun 2020 Pada Pengadilan Negeri Labuha.  Dalam Sosialisasi tersebut ada beberapa pembahasan materi yang dibahas 1. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung no 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesektariatan Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berda di Bawahnya. 2.Agar dapat diketahui untuk semua Pegawai Negeri Sipil Tunjangan Kinerja diberikan Kepada Pegawai setiap bulan, Tunjangan kinerja dihitung berdasarkan akumulasi dari kehadiran kerja dan capaian kinerja pegawai sesuai dengan kelas jabatan dan pegawai yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat hukuman disiplin dikenakan potongan tunjangan kinerja. 3.Target yang telah dibuat pada awal tahun melalui SKP (sasaran kinerja pegawai) harus terpenuhi agar tidak ada potongan tunjangan kinerja. 4. Jam kerja ditentukan selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu sesuai dengan ketentuan, jam kerja untuk hari senin sampai dengan hari kamis dari pukul 08:00 sampai dengan pukul 16:30 waktu setempat, dan jam kerja untuk hari jumat dari pukul 08:00 sampai dengan pukul 17:00 waktu setempat. 5.Untuk perubahan atas cuti sakit, dahulunya cuti sakit selama 5 (lima) hari kerja dan sekrang peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2020 cuti sakit selama 14 (empat belas) hari kerja, dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter. 6. Untuk ASN (aparatur sipil negara) agar selalu mematuhi PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 7. Agar selalu mematuhi Peraturan mahkamah agung nomor 7 tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya dan nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) di mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. 8. Untuk cuti karena alasan penting dikenakan pemotongan tunjangan kinerja dengan ketentuan cuti 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari tidak dikenakan pemotongan dan apabila cuti alasan penting lebih dari 10 (sepuluh) hari dikenakan pemotongan sebesar 2%(dua persen) per hari. 9. Untuk selalu mematuhi Maklumat Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya yang diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Seluruh Staf dan Honorer

FOTO KEGIATAN