logo mahkamah agung
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Labuha Kelas II
Jl.Karet Putih Bacan Halmahera Selatan 97791 - pnlabuhabacan@gmail.com - (0927)2321002-2321055
Indonesian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

PROSEDUR PERSIDANGAN TILANG SESUAI PERMA NO.12 TAHUN 2016


Pengadilan Negeri Labuha mulai menerapkan sidang tilang cara baru , hal ini menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 12 Tahun 2016



Lebih lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara


Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi Mahkamah Agung untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring perkara yang ada di Pengadilan Negeri



Lebih lanjut

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Labuha


Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Negeri Labuha secara online



Lebih lanjut

SMS Gateway


Untuk mempercepat proses penyajian laporan keuangan perkara secara efektif dan efisien, maka Mahkamah Agung melalui direktorat jenderal badan peradilan setuju untuk menguji suatu pendekatan baru untuk mengumpulkan informasi laporan keuangan perkara dan penggunaannya secara lebih cepat, efektif dan efisien.



Lebih lanjut

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum


Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diartikan sebagaimana Pasal 1 Keppres (baca Peraturan) Presiden No 91 tahun 1999 adalah : “ Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat“


Lebih lanjut

Perpustakaan Mahkamah Agung RI


Perpustakaan Mahkamah Agung RI termasuk jenis Perpustakaan Khusus, dimana prioritas dan penekanan koleksi yang dimiliki sebagian besar merupakan karya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, di samping koleksi umum sebagai pelengkap koleksi perpustakaan.



Lebih lanjut
You are here: Berita PRESS RELEASE Ketua Mahkamah Agung akan Luncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Versi 3.2.0

 

Bertempat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada hari ini, Senin (22/04/2019) Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. akan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Versi 3.2.0. Peluncuran aplikasi ini akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pembinaan Pimpinan Mahkamah Agung terhadap Pimpinan Pengadilan, beserta Hakim, Panitera dan Sekretaris Tingkat Pertama dan Banding pada empat lingkungan peradilan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Selama ini, aplikasi SIPP dipergunakan sebagai sarana perekaman data perkara di seluruh pengadilan, baik tingkat pertama maupun banding di seluruh Indonesia. Dengan perekaman tersebut, penelusuran perkara oleh aparatur pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan menjadi lebih mudah dan murah. Sepanjang terkoneksi dengan jaringan internet, aplikasi ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Dengan aplikasi ini, pengadilan dapat memberikan transparansi kepada masyarakat pengguna pengadilan yang ingin mengetahui jalannya perkara serta hasil-hasil dan agenda persidangan. Bahkan, masyarakat dimudahkan untuk memantau pembiayaan perkaranya secara online.

Khusus untuk aplikasi tingkat banding, aplikasi ini dirancang berbasis web, sehingga ketersediaan datanya dapat dilakukan secara realtime. Manakala suatu data perkara sudah di-input di dalam SIPP Tingkat Banding, maka saat itu juga data perkara tersebut sudah tersedia di web.

Cara kerja aplikasi ini berbeda dengan aplikasi SIPP Tingkat Pertama yang harus disingkronisasi terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa tersaji di website SIPP tiap pengadilan. Dan untuk mengejar agar data selalu update, maka pengadilan tingkat pertama harus melakukan singkronisasi setidaktidaknya tiga kali dalam sehari.

Aplikasi SIPP Tingkat Banding ini telah dikembangkan semenjak tahun 2016 dan terus dikembangkan fitur-fiturnya agar masyarakat pencari keadilan selalu terinformasi keadaan perkaranya.

Eksistensi aplikasi SIPP ini selanjutnya menegaskan komitmen Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, dimana salah satu indikatornya adalah modern berbasis teknologi informasi terpadu.

Secara internal, aplikasi ini juga telah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya di Mahkamah Agung, seperti Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Sehingga ia juga dapat difungsikan sebagai sarana untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pengadilan, baik kinerja secara kelembagaan suatu pengadilan maupun kinerja per individu. Hal ini kemudian dapat dijadikan sebagai sumber pembinaan dan pemberian reward and punishment.

 

Kepala Biro Hukum dan Humas

Mahkamah Agung

DR. Abdullah, S.H., MS