logo mahkamah agung
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Labuha Kelas II
Jl.Karet Putih Bacan Halmahera Selatan 97791 - pnlabuhabacan@gmail.com - (0927)2321002-2321055
Indonesian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

PROSEDUR PERSIDANGAN TILANG SESUAI PERMA NO.12 TAHUN 2016


Pengadilan Negeri Labuha mulai menerapkan sidang tilang cara baru , hal ini menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 12 Tahun 2016



Lebih lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara


Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi Mahkamah Agung untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring perkara yang ada di Pengadilan Negeri



Lebih lanjut

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Labuha


Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Negeri Labuha secara online



Lebih lanjut

SMS Gateway


Untuk mempercepat proses penyajian laporan keuangan perkara secara efektif dan efisien, maka Mahkamah Agung melalui direktorat jenderal badan peradilan setuju untuk menguji suatu pendekatan baru untuk mengumpulkan informasi laporan keuangan perkara dan penggunaannya secara lebih cepat, efektif dan efisien.



Lebih lanjut

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum


Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diartikan sebagaimana Pasal 1 Keppres (baca Peraturan) Presiden No 91 tahun 1999 adalah : “ Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat“


Lebih lanjut

Perpustakaan Mahkamah Agung RI


Perpustakaan Mahkamah Agung RI termasuk jenis Perpustakaan Khusus, dimana prioritas dan penekanan koleksi yang dimiliki sebagian besar merupakan karya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, di samping koleksi umum sebagai pelengkap koleksi perpustakaan.



Lebih lanjut
You are here: Berita KEGIATAN PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI LABUHA KELAS II

 

Pengadilan Negeri Labuha Kelas II menggelar deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) pada Jumat (15/2/2019). yang dihadiri oleh seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat serta insan pers di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuha Kelas II.Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, Achmad Rasjid, SH, dalam sambutannya  Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/IX/2014 tanggal 14 November 2014 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Maka Pengadilan Negeri Labuha Kelas II akan mewujudkan 2 (dua) sasaran penting yang ingin di capai dalam Zona Integritas ini yaitu :

1.     Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2.     Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik.

 

        Pesan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II (Achmad Rasjid, S.H.) yaitu : pada hari ini, Pengadilan Negeri Labuha Kelas melaksanakan tahapan awal dari seluruh rangkaian tahapan akselerasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Oleh karena saat ini Pengadilan Negeri Labuha Kelas II menyatakan telah siap melakukan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ketua Pengadilan Negeri Kelas II mohon agar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat serta insan pers media cetak, elektronik dan media online untuk mendukung proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Labuha Kelas II dengan menyampaikan Pencanangan Zona Integritas ini tidak memberikan imbalan berupa uang atau barang kepada pegawai Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II. Layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Labuha Kelas II  adalah sesuai dengan aturan yang di tetapkan oleh undang-undang dan peraturan lainnya.

Namun keberhasilan Zona Integritas bukanlah pekerjaan yang mudah, hal tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas masing-masing individu, mulai dari pimpinan dan bawahan, dengan komitmen yang kuat, mindset (pola pikir) dan budaya kerja yang sama yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualiatas dari organisasi dimana individu tersebut berada dalam melakukan kegiatannya. Mengakhiri sambutannya, Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II mengharapkan adanya dukungan semua pihak dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Labuha Kelas II yang Bersih dan Melayani, sehingga terwujudnya Pengadilan Negeri Labuha Kelas II dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

         Selanjutnya Bupati Halmahera Selatan, (BAHRAIN KASUBA.,S.Pd.,M.Pd.) dalam sambutannya menyampaikan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Labuha Kelas II sebagai pelopor Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Halmahera Selatan diharapkan seluruh aparatur pemangku kepentingan di wilayah Halmahera Selatan, baik satuan kerja yang berada di instansi pemerintah Halmahera Selatan maupun satuan kerja vertikal mulai dari aparatur pelaksana sampai dengan pimpinan satuan kerja atau unit agar segera bersama-sama membangun Zona Integritas organisasi di lingkungan kerja masing-masing agar Kabupaten Halmahera Selatan yang bersih dan terbebas dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Mengakhiri sambutannya, Bupati Halmahera Selatan mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Kabupaten Halmahera Selatan yang Bersih dan Melayani.

       Kegiatan pencanangan Zona Integritas secara simbolik ditandai dengan pemukulan Gong oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II serta penandatanganan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II diikuti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan pegawai Pengadilan Negeri Labuha Kelas II. Deklarasi tersebut disaksikan oleh Bupati Halmahera Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Kepala Kepolisian Resor Halmahera Selatan.

Acaranya lancar Alhamdulillah dari awal sampai akhir. Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Labuha Kelas II semakin memahami tentang pentingnya upaya bersama dalam mencegah korupsi serta semakin paham tentang Pengadilan Negeri Labuha Kelas II yang bebas dari gratifikasi dan anti korupsi ”kata Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II”.

Foto Pencanangan WBK/WBBM