logo mahkamah agung
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Labuha Kelas II
Jl.Karet Putih Bacan Halmahera Selatan 97791 - pnlabuhabacan@gmail.com - (0927)2321002-2321055
Indonesian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

PROSEDUR PERSIDANGAN TILANG SESUAI PERMA NO.12 TAHUN 2016


Pengadilan Negeri Labuha mulai menerapkan sidang tilang cara baru , hal ini menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 12 Tahun 2016



Lebih lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara


Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi Mahkamah Agung untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring perkara yang ada di Pengadilan Negeri



Lebih lanjut

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Labuha


Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Negeri Labuha secara online



Lebih lanjut

SMS Gateway


Untuk mempercepat proses penyajian laporan keuangan perkara secara efektif dan efisien, maka Mahkamah Agung melalui direktorat jenderal badan peradilan setuju untuk menguji suatu pendekatan baru untuk mengumpulkan informasi laporan keuangan perkara dan penggunaannya secara lebih cepat, efektif dan efisien.



Lebih lanjut

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum


Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diartikan sebagaimana Pasal 1 Keppres (baca Peraturan) Presiden No 91 tahun 1999 adalah : “ Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat“


Lebih lanjut

Perpustakaan Mahkamah Agung RI


Perpustakaan Mahkamah Agung RI termasuk jenis Perpustakaan Khusus, dimana prioritas dan penekanan koleksi yang dimiliki sebagian besar merupakan karya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, di samping koleksi umum sebagai pelengkap koleksi perpustakaan.



Lebih lanjut
You are here: Berita Arsip Berita

 

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba serta tindak lanjut dari pelaksanaan Inpres No 6 Tahun 2018 dan SE Sekretaris MA RI No 03 Tahun 2019 Pengadilan Negeri Ternate dan Labuha menyurat ke BNNP Maluku Utara untuk pelaksanakan Sosialisasi P4GN dan tes urine kepada Hakim, Panitera dan Pegawai di lingkup Pengadilan Negeri Ternate dan PN Labuha Kelas II bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Ternate pada Jumat(12/04).

Acara sosialisasi dan tes urine di awali dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate dan PN Labuha Kelas II dalam sambutannya beliau mengucapkan terima kasih atas kerjasama BNNP Maluku Utara dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Ketua PN Ternate M.Panji Santoso menjelaskan kepada hakim, panitera dan pegawainya bahwa pengadilan negeri adalah rumah kita bersama yang harus dijaga dari penyalahgunaan narkoba dan bagi keluarga, teman, saudara yg terlanjur menggunakan narkoba agar melapor diri untuk direhabilitasi. Beliau juga telah membentuk relawan dengan sebutan " PINTAR" Pengadilan Negeri Ternate Anti Narkoba.

Selanjutnya Kepala BNNP Maluku Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang P2M BNNP Maluku Utara Drs. Hairuddin Umaternate, M.Si menyampaikan sosialisasi P4GN. Hairuddin pada kesempatan tersebut menyampaikan Indonesia menjadi salah satu tempat tumbuh suburnya peredaran narkotika. Oleh karna itu diperlukan keseriusan dan kerjasama dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa dimana jika generasi penerus bangsa sudah terkontaminasi dengan penyalahgunaan narkotika dikhawatirkan Indonesia ditahun 2045 nanti Indonesia tidak akan ada lagi karna generasi penerus bangsa yg mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karna itu kerjasama dari seluruh komponen masyarakat sangat diharapkan. Selanjutnya beliau juga menjelaskan mengenai jenis-jenis narkoba dan dampaknya.

Setelah pelaksanaan sosialisasi P4GN dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urine oleh tim tes urine BNNP Malut dimulai dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Ketua Pengadilan Negeri Labuhan Kelas II dilanjutkan dengan 52 orang hakim, panitera dan pegawai PN Ternate dan 28 orang hakim, panitera dan pegawai PN Labuhan Kelas II. Pemeriksaan urine menggunakan alat rapid tes 6 parameter yang disediakan secara mandiri. Kegiatan berjalan aman, tertib dan lancar#stopnarkoba

Pengadilan Negeri Labuha Kelas II menggelar deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) pada Jumat (15/2/2019). yang dihadiri oleh seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat serta insan pers di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuha Kelas II.Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, Achmad Rasjid, SH, dalam sambutannya  Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/IX/2014 tanggal 14 November 2014 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Maka Pengadilan Negeri Labuha Kelas II akan mewujudkan 2 (dua) sasaran penting yang ingin di capai dalam Zona Integritas ini yaitu :

1.     Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2.     Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik.

Selengkapnya: KEGIATAN PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH...

Labuha 11 Januari 2019, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2088/DJU/SK/KP.04.5/12/2018 tanggal 3 Desember 2018  diadakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan  Ibu Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II.

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Bapak Achmad Rasjid, S.H. dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung  oleh Sekretaris PN Labuha. Pengambilan sumpah dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha di depan para saksi Bapak Rahmat Selang, S.H., M.H. dan Bapak Julius Bola S.H. Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah, pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, pemasangan kalung jabatan serta penandatanganan pakta integritas. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada Pejabat yang baru dilantik setelah pembacaan doa oleh rohaniawan.

Foto Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Justicia Bellen), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H. meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar’iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai lokasi peresmian pengadilan baru merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pimpinan Mahkamah Agung terhadap Pengadilan-pengadilan yang berada di wilayah pelosok dan pulau terluar di Indonesia. Selain dihadiri Ketua Mahkamah Agung RI, acara peresmian tersebut dihadiri oleh beberapa hakim agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Pejabat Eselon Satu dilingkungan Mahkamah Agung dan para pimpinan Pengadilan yang baru diresmikan.

Sesuai arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dalam berbagai kesempatan, peresmian 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru merupakan langkah strategis sekaligus bentuk perhatian dari pemerintah (eksekutif) dan Mahkamah Agung (yudikatif) dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

85 pengadilan yang baru dibentuk, masih memiliki keterbatasan sarana dan prasana dalam operasionalnya. Meskipun dengan segala keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM), seluruh Pengadilan yang baru dibentuk harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di pelosok Indonesia untuk mewujudkan  Justice for All, sembari Mahkamah Agung terus berupaya untuk mengajukan anggaran untuk pembangunan kantor dan infrastruktur pengadilan secara bertahap kedepannya.

Acara peresmian operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara dapat disaksikan melalui siaran langsung pada chanel mahkamahagunglive https://www.youtube.com/ channel/ UCOtpmZ2yK7_4n07nbRHDJVQ.

Sumber : press release Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(Labuha – 01/10) Pengadilan Negeri Labuha Kelas II menggelar Upacara dalam rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila. Upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila ini dilaksanakan di halaman depan Pengadilan Negeri Labuha Kelas II. Peserta upacara yang terdiri dari Hakim dan Pegawai menjalankan upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila tahun ini dengan tema “Pancasila sebagai Landasan Kerja Mencapai Prestasi Bangsa”.

Bertindak Inspektur Upacara, yaitu Wakil Ketua PN Labuha, Ilham, SH., MH. Dalam amanatnya, Inspektur Upacara membacakan ikrar hari kesaktian pancasila. Bahwa sejak proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik indonesia telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam maupun luar negeri. rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan Bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur Ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Foto Upacara Hari Kesaktian Pancasila