logo mahkamah agung
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Labuha Kelas II
Jl.Karet Putih Bacan Halmahera Selatan 97791 - pnlabuhabacan@gmail.com - (0927)2321002-2321055
Indonesian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

PROSEDUR PERSIDANGAN TILANG SESUAI PERMA NO.12 TAHUN 2016


Pengadilan Negeri Labuha mulai menerapkan sidang tilang cara baru , hal ini menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 12 Tahun 2016



Lebih lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara


Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi Mahkamah Agung untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring perkara yang ada di Pengadilan Negeri



Lebih lanjut

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Labuha


Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Negeri Labuha secara online



Lebih lanjut

SMS Gateway


Untuk mempercepat proses penyajian laporan keuangan perkara secara efektif dan efisien, maka Mahkamah Agung melalui direktorat jenderal badan peradilan setuju untuk menguji suatu pendekatan baru untuk mengumpulkan informasi laporan keuangan perkara dan penggunaannya secara lebih cepat, efektif dan efisien.



Lebih lanjut

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum


Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diartikan sebagaimana Pasal 1 Keppres (baca Peraturan) Presiden No 91 tahun 1999 adalah : “ Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat“


Lebih lanjut

Perpustakaan Mahkamah Agung RI


Perpustakaan Mahkamah Agung RI termasuk jenis Perpustakaan Khusus, dimana prioritas dan penekanan koleksi yang dimiliki sebagian besar merupakan karya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, di samping koleksi umum sebagai pelengkap koleksi perpustakaan.



Lebih lanjut
You are here: Berita Arsip Berita

 

(Labuha – 13/06) Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 bertepatan dengan 9 Syawal 1440 H, Pengadilan Negeri Labuha menyelengarakan Halal Bihalal yang bertempat di Ruang sidang II Kantor Pengadilan Negeri Labuha yang dihadiri oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Ibu Wakil Ketua, Bapak/Ibu Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural/Fungsional, Pegawai dan Honorer Pengadilan Negeri Labuha. Halal Biahal ini dimaksudkan untuk mempererat jalinan silaturahmi antara semua unsur pimpinan dan bawahan di Pengadilan Negeri Labuha. Acara ini dimulai dengan "Hikmah Halal Bihalal" yang disampaikan oleh Bapak IRWAN HAMID, SH.,MH yang mana beliau menjelaskan mengenai sejarah Halal Bihalal dan maksud serta tujuan dilaksanakannya Halal Bihalal setelah perayaan Idul Fitri. Acara ini dipandu oleh SALMA ABDULLAH, Spi dan ditutup oleh do'a yang dibacakan oleh Bapak SULAIMAN TOMIA, SH

Foto Halal Bihalal

       (Labuha – 01/06) Pengadilan Negeri Labuha Kelas II turut memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 yang jatuh pada Sabtu (01/06) hari ini melalui upacara bendera. Dilaksanakan di halaman depan Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, meski dalam suasana Ramadhan, para peserta yang terdiri dari Hakim, Para Pegawai yang tetap semangat menjalankan upacara yang tahun ini bertemakan “KITA INDONESIA KITA PANCASILA”. Bertindak selaku Pembina Upacara, yaitu Panitera PN Labuha, Usman Solisa, S.Ip. Dalam amanatnya, Pembina Upacara berpesan agar upacara ini meneguhkan komitmen kita agar lebih mendalami, lebih menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat serta sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Pembina Upacara juga berpesan agar kita harus bahu membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa harus menyatukan hati, pikiran, dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan. Tidak ada pilihan kecuali kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong, dan toleran serta menjadikan Indonesia bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat di mata internasional

Foto Upacara Hari lahir pancasila

Bertempat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada hari ini, Senin (22/04/2019) Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. akan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Versi 3.2.0. Peluncuran aplikasi ini akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pembinaan Pimpinan Mahkamah Agung terhadap Pimpinan Pengadilan, beserta Hakim, Panitera dan Sekretaris Tingkat Pertama dan Banding pada empat lingkungan peradilan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Selengkapnya: PRESS RELEASE Ketua Mahkamah Agung akan Luncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)...

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba serta tindak lanjut dari pelaksanaan Inpres No 6 Tahun 2018 dan SE Sekretaris MA RI No 03 Tahun 2019 Pengadilan Negeri Ternate dan Labuha menyurat ke BNNP Maluku Utara untuk pelaksanakan Sosialisasi P4GN dan tes urine kepada Hakim, Panitera dan Pegawai di lingkup Pengadilan Negeri Ternate dan PN Labuha Kelas II bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Ternate pada Jumat(12/04).

Acara sosialisasi dan tes urine di awali dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate dan PN Labuha Kelas II dalam sambutannya beliau mengucapkan terima kasih atas kerjasama BNNP Maluku Utara dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Ketua PN Ternate M.Panji Santoso menjelaskan kepada hakim, panitera dan pegawainya bahwa pengadilan negeri adalah rumah kita bersama yang harus dijaga dari penyalahgunaan narkoba dan bagi keluarga, teman, saudara yg terlanjur menggunakan narkoba agar melapor diri untuk direhabilitasi. Beliau juga telah membentuk relawan dengan sebutan " PINTAR" Pengadilan Negeri Ternate Anti Narkoba.

Selanjutnya Kepala BNNP Maluku Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang P2M BNNP Maluku Utara Drs. Hairuddin Umaternate, M.Si menyampaikan sosialisasi P4GN. Hairuddin pada kesempatan tersebut menyampaikan Indonesia menjadi salah satu tempat tumbuh suburnya peredaran narkotika. Oleh karna itu diperlukan keseriusan dan kerjasama dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa dimana jika generasi penerus bangsa sudah terkontaminasi dengan penyalahgunaan narkotika dikhawatirkan Indonesia ditahun 2045 nanti Indonesia tidak akan ada lagi karna generasi penerus bangsa yg mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karna itu kerjasama dari seluruh komponen masyarakat sangat diharapkan. Selanjutnya beliau juga menjelaskan mengenai jenis-jenis narkoba dan dampaknya.

Setelah pelaksanaan sosialisasi P4GN dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urine oleh tim tes urine BNNP Malut dimulai dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Ketua Pengadilan Negeri Labuhan Kelas II dilanjutkan dengan 52 orang hakim, panitera dan pegawai PN Ternate dan 28 orang hakim, panitera dan pegawai PN Labuhan Kelas II. Pemeriksaan urine menggunakan alat rapid tes 6 parameter yang disediakan secara mandiri. Kegiatan berjalan aman, tertib dan lancar#stopnarkoba

Pengadilan Negeri Labuha Kelas II menggelar deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) pada Jumat (15/2/2019). yang dihadiri oleh seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat serta insan pers di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuha Kelas II.Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, Achmad Rasjid, SH, dalam sambutannya  Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/IX/2014 tanggal 14 November 2014 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Maka Pengadilan Negeri Labuha Kelas II akan mewujudkan 2 (dua) sasaran penting yang ingin di capai dalam Zona Integritas ini yaitu :

1.     Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2.     Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik.

Selengkapnya: KEGIATAN PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH...