logo mahkamah agung
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Labuha Kelas II
Jl.Karet Putih Bacan Halmahera Selatan 97791 - pnlabuhabacan@gmail.com - (0927)2321002-2321055
Indonesian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

PROSEDUR PERSIDANGAN TILANG SESUAI PERMA NO.12 TAHUN 2016


Pengadilan Negeri Labuha mulai menerapkan sidang tilang cara baru , hal ini menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 12 Tahun 2016



Lebih lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara


Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi Mahkamah Agung untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring perkara yang ada di Pengadilan Negeri



Lebih lanjut

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Labuha


Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Negeri Labuha secara online



Lebih lanjut

SMS Gateway


Untuk mempercepat proses penyajian laporan keuangan perkara secara efektif dan efisien, maka Mahkamah Agung melalui direktorat jenderal badan peradilan setuju untuk menguji suatu pendekatan baru untuk mengumpulkan informasi laporan keuangan perkara dan penggunaannya secara lebih cepat, efektif dan efisien.



Lebih lanjut

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum


Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diartikan sebagaimana Pasal 1 Keppres (baca Peraturan) Presiden No 91 tahun 1999 adalah : “ Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat“


Lebih lanjut

Perpustakaan Mahkamah Agung RI


Perpustakaan Mahkamah Agung RI termasuk jenis Perpustakaan Khusus, dimana prioritas dan penekanan koleksi yang dimiliki sebagian besar merupakan karya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, di samping koleksi umum sebagai pelengkap koleksi perpustakaan.



Lebih lanjut
You are here: Berita Arsip Berita

 

Pengadilan Negeri Labuha Kelas II menggelar deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) pada Jumat (15/2/2019). yang dihadiri oleh seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat serta insan pers di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuha Kelas II.Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, Achmad Rasjid, SH, dalam sambutannya  Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/IX/2014 tanggal 14 November 2014 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Maka Pengadilan Negeri Labuha Kelas II akan mewujudkan 2 (dua) sasaran penting yang ingin di capai dalam Zona Integritas ini yaitu :

1.     Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2.     Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik.

Selengkapnya: KEGIATAN PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH...

Labuha 11 Januari 2019, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2088/DJU/SK/KP.04.5/12/2018 tanggal 3 Desember 2018  diadakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan  Ibu Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II.

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Bapak Achmad Rasjid, S.H. dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung  oleh Sekretaris PN Labuha. Pengambilan sumpah dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha di depan para saksi Bapak Rahmat Selang, S.H., M.H. dan Bapak Julius Bola S.H. Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah, pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, pemasangan kalung jabatan serta penandatanganan pakta integritas. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada Pejabat yang baru dilantik setelah pembacaan doa oleh rohaniawan.

Foto Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Justicia Bellen), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H. meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar’iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai lokasi peresmian pengadilan baru merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pimpinan Mahkamah Agung terhadap Pengadilan-pengadilan yang berada di wilayah pelosok dan pulau terluar di Indonesia. Selain dihadiri Ketua Mahkamah Agung RI, acara peresmian tersebut dihadiri oleh beberapa hakim agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Pejabat Eselon Satu dilingkungan Mahkamah Agung dan para pimpinan Pengadilan yang baru diresmikan.

Sesuai arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dalam berbagai kesempatan, peresmian 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru merupakan langkah strategis sekaligus bentuk perhatian dari pemerintah (eksekutif) dan Mahkamah Agung (yudikatif) dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

85 pengadilan yang baru dibentuk, masih memiliki keterbatasan sarana dan prasana dalam operasionalnya. Meskipun dengan segala keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM), seluruh Pengadilan yang baru dibentuk harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di pelosok Indonesia untuk mewujudkan  Justice for All, sembari Mahkamah Agung terus berupaya untuk mengajukan anggaran untuk pembangunan kantor dan infrastruktur pengadilan secara bertahap kedepannya.

Acara peresmian operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara dapat disaksikan melalui siaran langsung pada chanel mahkamahagunglive https://www.youtube.com/ channel/ UCOtpmZ2yK7_4n07nbRHDJVQ.

Sumber : press release Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(Labuha – 01/10) Pengadilan Negeri Labuha Kelas II menggelar Upacara dalam rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila. Upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila ini dilaksanakan di halaman depan Pengadilan Negeri Labuha Kelas II. Peserta upacara yang terdiri dari Hakim dan Pegawai menjalankan upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila tahun ini dengan tema “Pancasila sebagai Landasan Kerja Mencapai Prestasi Bangsa”.

Bertindak Inspektur Upacara, yaitu Wakil Ketua PN Labuha, Ilham, SH., MH. Dalam amanatnya, Inspektur Upacara membacakan ikrar hari kesaktian pancasila. Bahwa sejak proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik indonesia telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam maupun luar negeri. rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan Bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur Ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Foto Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Pengadilan Negeri Labuha Kelas II pada tanggal 20 September 2018 menerima kunjungan kerja dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Kunjungan kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara  ini dalam rangka pengawasan dan pembinaan kepada Pengadilan Negeri Labuha Kelas II.

Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Bapak Kornel Sianturi , SH.MHum. bersama Hakim Tinggi Bapak Cipta Sinuraya, SH. , Bapak Saur Sitindaon, SH.MH., Bapak Mion Ginting, SH., Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utra Bapak A. Hair, SH. MM., Sekretaris Pengadilan Tinggi  Bapak Drs. Muhidin, MH.,Beserta Staf Pengadilan Tinggi Maluku Utara Bapak Ibnu,ST dan Bapak Fadli Hanafi.

Tim Pengadilan Tinggi Maluku Utara melakukan pengawasan administrasi perkara di bidang pidana, perdata dan hukum serta administrasi umum di bidang kesekretariatan. Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan pada semua bidang, baik administrasi teknis maupun administrasi umum (non teknis). Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan maupun kendala yang ada di Pengadilan Negeri Labuha Kelas II serta menemukan penyelesaian dari permasalahan yang ada.

Dalam briefing yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Labuha Kelas II, Ketua Tim Pengawas Bapak Cipta Sinuraya, SH. membacakan hasil temuan di masing-masing bidang. Temuan tersebut diantaranya mengenai administrasi perkara di bidang pidana, perdata dan hukum serta administrasi umum di bidang kesekretariatan.

Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II mewakili seluruh hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim pengawas Pengadilan Tinggi Maluku Utara, karena dengan adanya pengawasan dan pembinaan dari Hakim Tinggi Pengawas, Pengadilan Negeri Labuha Kelas II bisa mengetahui kekurangan yang ada dan temuan-temuan tersebut akan segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Foto Pengawasan dan Pembinaan